Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa peluncuran sistem Payment ID bukanlah alat untuk memata-matai transaksi warga. Sebaliknya, sistem ini dibuat untuk meningkatkan kualitas dan keamanan infrastruktur pembayaran digital, memastikan transparansi transaksi, serta mempermudah pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan dana publik.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa tujuan utama Payment ID adalah perbaikan sistem, bukan untuk mengganggu privasi masyarakat. Dalam pernyataannya, Prasetyo menekankan bahwa peluncuran ini merupakan langkah strategis untuk menganalisis transaksi mencurigakan dan memastikan aliran dana, terutama dalam distribusi bantuan sosial, berjalan tepat sasaran.

Payment ID: Apa Itu dan Tujuannya

Payment ID merupakan kode unik yang akan diterapkan pada setiap transaksi keuangan, terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem ini dirancang agar pemerintah dapat memetakan transaksi secara lebih rinci, sehingga potensi penyalahgunaan dana dapat dideteksi lebih awal. Misalnya, dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), Payment ID memungkinkan pihak berwenang memastikan bahwa dana sampai ke penerima yang tepat.

Peluncuran Payment ID oleh Bank Indonesia (BI) dijadwalkan pada 17 Agustus 2025. Sistem ini sudah tercantum dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, yang mengatur arah pengembangan infrastruktur pembayaran nasional. Payment ID menjadi pengenal unik (unique identifier) yang dapat diintegrasikan ke dalam berbagai sistem layanan publik, termasuk monitoring pajak dan distribusi bantuan sosial.

Transparansi dan Perlindungan Data

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa data yang dikumpulkan melalui Payment ID akan diatur sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Privasi warga dijamin tetap terlindungi, dan penggunaan data hanya untuk tujuan yang jelas, seperti pengawasan bansos, pemetaan transaksi, dan pemantauan kepatuhan pajak.

“Segala sesuatu yang berkenaan dengan transaksi harus dimonitor dengan cara yang transparan dan aman. Data pribadi warga tetap dilindungi, dan tidak sembarang pihak dapat mengakses informasi tersebut,” ujar Prasetyo.

Selain itu, sistem Payment ID juga bertujuan untuk mencegah praktik manipulasi dana dan penghindaran kewajiban pajak. Dengan teknologi canggih ini, kegiatan ekonomi negatif sulit disembunyikan, dan pemerintah dapat memantau kepatuhan terhadap regulasi keuangan dengan lebih efektif.

Payment ID dalam Distribusi Bantuan Sosial

Salah satu fokus utama penerapan Payment ID adalah memastikan bantuan sosial diberikan kepada pihak yang berhak. Prasetyo menjelaskan bahwa dalam pemetaan awal, sistem ini dapat mengidentifikasi jika ada penerima bansos yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan. Hal ini akan mengurangi potensi penyalahgunaan dana publik sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi bantuan.

“Dengan sistem ini, pemerintah dapat menelusuri secara akurat apakah bansos sudah sampai ke penerima yang tepat, atau jika ada pihak yang menerima bantuan seharusnya tidak mendapatkannya. Semuanya dilakukan secara aman dan sesuai aturan,” jelas Prasetyo.

 

Peran Payment ID dalam Pengawasan Pajak dan Aktivitas Ekonomi

Payment ID juga membantu pemerintah dalam pemantauan kegiatan ekonomi, termasuk pendapatan warga dan kewajiban pajak. Dengan pengenalan transaksi yang lebih terstruktur, manipulasi pendapatan dan penghindaran pajak menjadi lebih sulit.

“Teknologi ini memungkinkan pihak berwenang memantau aktivitas ekonomi secara detail, sehingga kewajiban pajak dapat ditegakkan dengan lebih efektif. Kegiatan ekonomi yang disembunyikan atau diubah tidak akan lolos dari pemantauan,” kata Prasetyo.

Hal ini juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan memperkuat sistem keuangan nasional. Payment ID menjadi salah satu langkah penting menuju sistem pembayaran digital yang aman, transparan, dan akuntabel.

Integrasi dengan Infrastruktur Digital Nasional

Payment ID merupakan bagian dari strategi nasional untuk membangun infrastruktur pembayaran digital modern. Sistem ini terhubung dengan BI-Payment Info, yang mendukung berbagai kebutuhan layanan publik. Melalui integrasi ini, Payment ID dapat digunakan tidak hanya untuk pemantauan transaksi, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi operasional dan analisis data keuangan.

Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 menekankan pentingnya data granular, yaitu data transaksi yang sangat terperinci, agar pemerintah dapat melakukan pengambilan keputusan berbasis data. Payment ID menjadi inti dari strategi ini dengan menciptakan sistem identifikasi unik yang dapat diakses secara aman dan efisien.

Keamanan dan Kepatuhan Hukum

Prasetyo menekankan bahwa sistem ini dikembangkan dengan memperhatikan kepatuhan hukum dan perlindungan data warga. Payment ID tidak dirancang untuk menyalahgunakan informasi pribadi, tetapi untuk memperkuat sistem pengawasan dan transparansi.

“Prinsipnya adalah memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Setiap data yang dikumpulkan digunakan secara bertanggung jawab dan aman, tanpa melanggar privasi warga,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah akan memberikan laporan berkala mengenai penggunaan Payment ID, sehingga masyarakat tetap mendapatkan informasi terkait pengelolaan sistem. Dengan cara ini, Payment ID menjadi alat yang tidak hanya aman tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan.

Respon Publik dan Edukasi

Peluncuran Payment ID menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat mengenai keamanan dan privasi. Pemerintah mendorong warga untuk memahami bahwa tujuan utama sistem ini adalah perbaikan layanan publik dan pengawasan keuangan yang lebih baik, bukan pengawasan yang mengganggu aktivitas individu.

Dengan edukasi yang tepat, Payment ID diharapkan dapat diterima secara luas. Pemerintah menekankan bahwa penggunaan teknologi digital harus sejalan dengan prinsip transparansi, keamanan, dan akuntabilitasnya 

Kesimpulan

Payment ID adalah inovasi penting dalam infrastruktur pembayaran digital Indonesia. Sistem ini memfasilitasi pengawasan transaksi, distribusi bantuan sosial yang tepat sasaran, dan pengelolaan pajak yang lebih efisien, tanpa melanggar privasi warga. Pemerintah menegaskan bahwa teknologi ini bukan alat untuk memata-matai masyarakat, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sistem keuangan dan layanan publik.

Dengan Payment ID, Indonesia melangkah menuju sistem pembayaran yang lebih modern, transparan, dan akuntabel, memastikan setiap transaksi dapat dipantau secara aman dan sesuai hukum. Masyarakat dapat tetap tenang karena data pribadi terlindungi, sementara pemerintah memperoleh alat yang efisien untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan distribusi bantuan yang tepat.