Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memicu protes dari masyarakat setempat. Keputusan Bupati Pati, Sudewo, untuk menaikkan PBB-P2 sebesar sekitar 250 persen memunculkan reaksi keras, termasuk aksi demonstrasi dari ribuan warga.

Kebijakan ini diambil setelah PBB-P2 tidak mengalami penyesuaian selama 14 tahun. Dalam pernyataannya, Bupati Sudewo menjelaskan bahwa penyesuaian ini diperlukan untuk memajukan pembangunan daerah dan menyesuaikan tarif pajak dengan kebutuhan terkini. Ia menekankan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan para camat dan pihak terkait sebelum menetapkan kenaikan tarif.

 

Penolakan dari masyarakat muncul melalui aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Massa membangun posko penggalangan dana di Alun-alun Pati, yang kemudian dibubarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam proses pembubaran, terjadi ketegangan antara petugas dan warga, termasuk upaya warga mempertahankan barang-barang donasi yang telah dikumpulkan.

 

Selain itu, pernyataan Bupati Sudewo yang terdengar menantang massa sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar, Sudewo menyatakan bahwa jumlah pendemo tidak akan mengubah keputusan kebijakan. Namun, Bupati kemudian menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan bahwa pernyataannya tidak dimaksudkan untuk menantang masyarakat. Ia berharap aksi protes tetap berjalan lancar dan aspirasi warga dapat tersampaikan dengan baik.

Menyikapi reaksi warga, Bupati Sudewo memutuskan untuk membatalkan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen. Dengan keputusan ini, tarif pajak kembali ke besaran yang berlaku pada tahun sebelumnya, sehingga masyarakat tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Pembatalan ini diambil setelah mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan situasi yang berkembang.

 

Meski kebijakan kenaikan PBB-P2 telah dibatalkan, massa tetap menggelar aksi pada tanggal 13 Agustus 2025 di depan Kantor Bupati dan DPRD Pati. Ribuan warga hadir untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Sudewo keluar menemui warga, menyampaikan permohonan maaf, dan berjanji akan bekerja lebih baik ke depannya. Situasi sempat tegang, tetapi tetap dapat dikendalikan dengan pengamanan petugas.

 

Selain itu, DPRD Kabupaten Pati memutuskan untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait usulan pemakzulan Bupati. Beberapa fraksi DPRD menyampaikan alasan terkait usulan ini, termasuk polemik pengisian direktur rumah sakit dan pergeseran anggaran tahun 2025.

Bupati Sudewo menegaskan bahwa dirinya dipilih secara konstitusional dan proses demokratis harus dihormati. Ia menolak untuk mundur dan menekankan bahwa setiap kritik dan penolakan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahannya. Sudewo juga menyatakan bahwa pengalamannya selama beberapa bulan menjabat menjadi proses pembelajaran untuk memperbaiki langkah-langkah kebijakan ke depan.

Kejadian ini menjadi contoh pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Penyesuaian kebijakan fiskal, seperti PBB, harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat, transparansi, dan mekanisme pengaduan yang jelas agar ketegangan sosial dapat diminimalkan.