Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan terkait kemungkinan pemblokiran gim Roblox di Indonesia. Keputusan tersebut masih menunggu laporan perbaikan dari pihak pengembang Roblox.

Menurut Meutya, pertemuan awal dengan perwakilan Roblox Asia Pasifik menjadi tahap awal evaluasi. Ia menjelaskan bahwa setiap langkah harus diperhitungkan secara bertahap agar keputusan yang diambil tepat dan sesuai aturan. "Tadi mereka sudah menjelaskan, ini tahap awal. Jadi kalau melihat sesuatu, kita tidak bisa langsung satu tahapan selesai," kata Meutya di Jakarta.

 

Pemerintah meminta Roblox memberikan laporan berkala mengenai layanan mereka, terutama yang berkaitan dengan pengguna di Indonesia. Evaluasi lanjutan akan dilakukan setelah laporan diterima, untuk menilai apakah pemblokiran diperlukan, pembatasan usia yang lebih ketat cukup, atau apakah perbaikan menyeluruh sudah memadai.

Meutya juga menekankan pentingnya kehadiran perwakilan resmi Roblox di Indonesia. Hal ini bertujuan agar pengawasan terhadap platform lebih efektif dan kepatuhan terhadap regulasi nasional dapat dipantau secara langsung. Selain itu, Roblox diharuskan mematuhi aturan perlindungan anak di ruang digital sesuai dengan PP Tunas.

 

Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah untuk memblokir Roblox setelah muncul dugaan adanya konten berbahaya dan kasus grooming yang melibatkan anak-anak. Menkomdigi menegaskan bahwa prinsip utama pemerintah adalah memastikan setiap platform digital mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Roblox menyatakan kesediaannya untuk memberikan laporan rutin dan melakukan perbaikan sesuai arahan pemerintah. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap bisa memastikan keselamatan anak-anak dan kepatuhan perusahaan secara bertahap, tanpa harus langsung memblokir layanan yang banyak digunakan masyarakat.