Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegur Bupati Pati, Sudewo, terkait dengan penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sempat mengalami kenaikan hingga 250 persen. Kenaikan tersebut memicu pertanyaan mengenai mekanisme dan dasar perhitungannya, terutama terkait kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak baru ini. Mendagri menekankan bahwa setiap penyesuaian tarif harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal.

Tito menjelaskan bahwa ia langsung menghubungi Bupati Pati dan Gubernur setempat untuk menanyakan alasan dibalik kenaikan tarif tersebut. “Saya langsung menelpon Pak Bupati dan Pak Gubernur untuk menanyakan mekanismenya,” ujar Tito dalam pernyataannya kepada wartawan di kompleks Bulog Kanwil DKI Jakarta. Ia memastikan bahwa komunikasi tersebut dilakukan secara langsung agar permasalahan dapat segera terselesaikan dan masyarakat mendapatkan penjelasan yang transparan.

 

Selain itu, Mendagri juga menekankan pentingnya mekanisme resmi dalam menyampaikan penolakan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Ia mendorong masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui jalur yang sesuai, seperti melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau permintaan resmi kepada Mendagri untuk melakukan evaluasi atau peneguran. Tito menegaskan, semua proses harus dilakukan secara tertib dan sesuai aturan yang berlaku agar situasi tetap kondusif.

Seiring dengan teguran Mendagri, Bupati Pati, Sudewo, memutuskan untuk mencabut kenaikan tarif PBB tersebut. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kemampuan finansial masyarakat dan berbagai masukan dari pemerintah pusat. Dengan pencabutan ini, diharapkan ketegangan yang muncul akibat kebijakan awal dapat berkurang dan masyarakat dapat kembali tenang. Mendagri juga mengingatkan bahwa prosedur pemakzulan kepala daerah memiliki mekanisme khusus melalui DPR, sehingga langkah-langkah tersebut harus mengikuti aturan resmi dan tidak bisa dilakukan secara sepihak.

 

Sebelumnya, sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mengunjungi kantor Bupati Pati untuk menyampaikan persetujuan atas kenaikan tarif PBB. Warga menekankan pentingnya pemerintah daerah mempertimbangkan kondisi masyarakat sebelum menetapkan kebijakan fiskal yang signifikan. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Sudewo memberikan penjelasan terkait keputusan awal dan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang timbul. Ia berjanji akan bekerja lebih baik dan memperhatikan masukan masyarakat ke depan.

Mendagri Tito Karnavian juga menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah harus selalu mempertimbangkan prinsip transparansi dan keadilan. Kenaikan pajak atau peraturan fiskal lainnya harus melalui diskusi yang matang dan komunikasi yang jelas kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman. Ia berharap, dengan pendekatan yang hati-hati dan prosedur yang jelas, setiap perubahan kebijakan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

 

Selain itu, Tito mengingatkan pentingnya menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Masyarakat diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi melalui jalur resmi dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kericuhan atau kesalahpahaman. Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat, diharapkan setiap kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan serta informasi yang jelas.

Kejadian ini menjadi contoh pentingnya komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Keputusan yang diambil secara terbuka dan dengan pertimbangan yang matang dapat membantu mengurangi ketegangan dan memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal tidak memberatkan masyarakat. Mendagri dan Bupati Pati menunjukkan bahwa dialog dan peninjauan ulang kebijakan dapat menghasilkan keputusan yang lebih adil dan diterima oleh semua pihak.